.jpeg)
Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Joni Harta, SE, S.Hut, MM, membuka Workshop Persiapan Implementasi RBP GCFOUTPUT II Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, pada Kamis (3/10/2024).
Dalam sambutannya, Joni Harta, yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, mengungkapkan bahwa dunia sedang menghadapi krisis lingkungan global yang dikenal sebagai Triple Planetary Crisis, yaitu perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
“Tantangan perubahan iklim memerlukan perhatian serius karena mengancam keberlanjutan ekosistem, yang berpotensi menimbulkan krisis pangan, kekurangan air, hingga meningkatkan konflik sosial,” ujarnya.
Workshop ini bertujuan melatih para peserta mengenai langkah-langkah implementasi setelah dana GCF (Green Climate Fund) resmi disalurkan. Joni Harta menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, terutama yang berkaitan dengan perhutanan sosial.
Joni menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama sebelum program ini dilaksanakan. "Setelah SDM siap, kami akan menyusun rencana kerja terkait implementasi program ini," tambahnya.
Saat ditemui sejumlah awak media, Joni menegaskan bahwa saat ini tahapan persiapan masih berfokus pada peningkatan kapasitas SDM. “Peserta workshop hari ini akan dibekali ilmu dan aturan main yang harus diterapkan di lapangan, agar tidak sembarangan saat terjun ke lapangan,” katanya. Sebanyak 90 peserta hadir dalam workshop ini, terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan, lembaga masyarakat, NGO, dan universitas.
Terkait sosialisasi lanjutan, Joni menjelaskan bahwa pihaknya menunggu pencairan anggaran sesuai aturan yang berlaku. "Dana ini akan disalurkan ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah melalui mekanisme tertentu, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan dan di dalam hutan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menyatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan forum diskusi (FGD) untuk berbagi informasi terkini. "Kita ingin memastikan pekerjaan ini benar-benar sesuai aturan dan manfaatnya sampai ke masyarakat," jelasnya.
Agustan menambahkan, pemerintah pusat telah mulai menyalurkan dana GCF untuk Kalimantan Tengah sejak tahun lalu. Saat ini, berbagai institusi dan lembaga terkait telah melaksanakan program ini, namun penyaluran dana lebih lanjut akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
"Kegiatan di lapangan sudah banyak yang berjalan, seperti program perlindungan dan pengamanan hutan, namun dengan dana GCF ini, kita berharap kolaborasi antar institusi akan semakin solid," tutupnya. [Nta/Red]
.jpeg)