Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman se-Kalimantan Tengah di Swiss-Belhotel Danum. Kamis (17/10/2024)
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), serta DPD REI Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan memperkuat sinergi dan merumuskan langkah strategis untuk mencapai hunian layak di seluruh provinsi.
Plt. Kepala Dinas Perkimtan Kalimantan Tengah, Andi Arsyad, S.T., menggarisbawahi urgensi rapat ini dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah untuk meningkatkan kualitas perumahan.
"Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian layak," ujarnya. Berdasarkan data BPS 2023, hanya 56,49% rumah tangga di Kalimantan Tengah yang menempati hunian layak, jauh di bawah angka nasional sebesar 63,15%. Dengan 43,51% atau sekitar 313.045 rumah tangga yang masih menempati hunian tidak layak, provinsi ini harus bekerja keras untuk mencapai target hunian layak 100% pada 2045.
Rapat ini juga membahas target ambisius Kalimantan Tengah dalam mendukung visi nasional "Indonesia Emas" 2045. Provinsi ini menargetkan peningkatan persentase hunian layak menjadi 64,53% pada 2025, dengan intervensi yang diperlukan untuk 62.685 rumah tidak layak huni (RTLH) dalam waktu dekat. Selain itu, isu kawasan kumuh yang mencakup 6.786,02 hektar menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan, dengan sebagian besar kawasan kumuh tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Andi Arsyad menambahkan bahwa isu perumahan dan kawasan permukiman lebih dari sekadar penyediaan rumah. Aspek penting lainnya meliputi sanitasi, akses air bersih, dan pengelolaan sampah. "Upaya kolaboratif ini harus menciptakan lingkungan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan," tegasnya.
Dalam acara ini, Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Sahli Yuas Elko, menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyediaan rumah bagi korban bencana serta penataan kawasan kumuh. Selain itu, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi seperti konsep "smart city" dan "green housing" dalam pengembangan perumahan di masa depan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat, Kalimantan Tengah optimis dapat mempercepat pencapaian target hunian layak. "Kita perlu memastikan bahwa program dan kebijakan strategis ini terlaksana dengan baik demi menciptakan lingkungan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan," kata Yuas.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan misi berbagai pihak untuk bersama-sama menjawab tantangan besar penyediaan hunian layak di Kalimantan Tengah. [Nta/Red]
