Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng mengadakan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Tengah. Acara ini berlangsung di Hotel Luwansa, Palangka Raya, pada Kamis (21/11).
Dalam sambutan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng yang disampaikan oleh Kepala Biro PBJ, Suharno, S.T., M.Si., kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi dan meningkatkan kolaborasi demi tata kelola pengadaan yang lebih baik.
Suharno menegaskan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memegang peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. UKPBJ memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sekaligus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di era digital, transformasi dalam pengadaan barang dan jasa bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan. “Transformasi digital telah mengubah cara kerja UKPBJ untuk meningkatkan kualitas dan kematangan proses pengadaan,” ujar Suharno.
Suharno juga menjelaskan bahwa implementasi sistem berbasis elektronik, seperti e-procurement dan e-purchasing, menjadi kunci untuk mengurangi potensi penyimpangan, mempercepat proses, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi adalah langkah penting untuk mewujudkan pengadaan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Untuk mendukung transformasi digital, Suharno menekankan bahwa peningkatan kematangan UKPBJ sangat penting. Hal ini meliputi penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), optimalisasi sistem informasi, serta penerapan praktik terbaik (best practices) dalam proses pengadaan.
“Kemajuan teknologi juga berdampak pada pengembangan Katalog Elektronik, yang kini mencakup jasa sektor konstruksi, tidak hanya barang. Langkah ini memodernisasi mekanisme pengadaan konvensional yang sering terkendala prosedur panjang,” jelasnya.
Katalog Elektronik dirancang untuk mempermudah pencarian dan seleksi penyedia barang dan jasa, memberikan berbagai pilihan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal ini diharapkan mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong perekonomian nasional maupun daerah.
Suharno menyimpulkan bahwa UKPBJ harus menjadi motor penggerak dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. "Dengan kolaborasi yang erat, inovasi, dan pemanfaatan teknologi, kita dapat menghadapi tantangan pengadaan dengan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
Rapat ini menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Kalteng dalam mendukung percepatan pembangunan berbasis pengadaan yang modern dan akuntabel.[Nta/Red]
