Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng mengadakan Rapat Koordinasi Akhir Reforma Agraria 2024 di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Rabu (20/11). Rapat ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di wilayah Kalteng.
Kepala Kanwil BPN Kalteng, Fitriyani Hasibuan, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah. Salah satu fokus utama rapat ini adalah percepatan penataan tanah objek reforma agraria (TORA) di Kabupaten Kotawaringin Timur dan daerah prioritas lainnya.
“Langkah ini sangat penting untuk mendukung program nasional reforma agraria, khususnya dalam menyelesaikan penataan aset dan akses yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Fitriyani.
Ia juga memaparkan sejumlah pencapaian, termasuk pendataan TORA dan pengembangan akses di Kabupaten Katingan dan Sukamara. Selain itu, konsep kampung reforma agraria akan terus dikembangkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Keberhasilan
Plh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ahmad Husain, menekankan pentingnya peran aktif semua pihak dalam mendukung keberhasilan GTRA. Menurutnya, keberhasilan reforma agraria membutuhkan komitmen bersama untuk mencapai target nasional, baik dalam penataan aset maupun pemberdayaan masyarakat.
“Kita perlu fokus pada hasil nyata. Program ini tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti penguatan legalitas tanah dan pemberdayaan ekonomi,” kata Ahmad.
Mendorong Kebijakan Inklusif
Rapat ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan reforma agraria sekaligus menyusun strategi baru agar program ini semakin terarah. Ahmad berharap, hasil diskusi dalam rapat ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih sinergis dan inklusif.
“Melalui forum ini, mari kita tingkatkan kolaborasi untuk menghadirkan reforma agraria yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dan BPN untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalitas tanah yang kuat dan akses ekonomi yang lebih baik.
