Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Workshop Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Senin (11/11/2024). Workshop ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, yang mewakili Sekretaris Daerah.
Dalam sambutannya, Sri Widanarni menyampaikan pentingnya penyusunan rencana kontingensi sebagai langkah strategis untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir. Menurutnya, perencanaan ini penting untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif dalam menanggulangi dampak banjir yang kian meningkat di Kalimantan Tengah, khususnya selama musim penghujan.
"Kejadian banjir di Kalimantan Tengah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat musim hujan. Hal ini membuat pemerintah dan pihak terkait tak henti-hentinya berinovasi dalam mengendalikan bencana banjir," ujar Sri Widanarni.
Workshop ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan mitra peduli bencana. Rencana kontingensi ini dirancang sebagai dokumen pedoman yang akan diandalkan saat bencana terjadi. Sri Widanarni berharap seluruh pihak dapat memberikan data yang akurat dan mendukung proses penyusunan rencana ini.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menyebutkan bahwa workshop ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. "Kita perlu membangun koordinasi dan kerja sama konkret dengan semua pihak untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif, sehingga masyarakat Kalteng bisa menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi potensi bencana," jelas Ahmad Toyib.
Hadir sebagai narasumber, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ardhy Arbetriawan, Fasilitator dari Perkumpulan Lingkar, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kalteng. Workshop ini diharapkan menghasilkan rencana kontingensi yang matang dan mampu melindungi masyarakat dari risiko bencana banjir di masa mendatang.[Nta/Red]
