Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) menggelar rapat strategis pada Rabu (11/12) untuk membahas rancangan kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana sesuai regulasi serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalteng.
Kepala Disbun Kalteng, Rizky Badjuri, menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kami ingin memastikan semua rencana terarah dan dapat memberikan manfaat optimal,” ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Sri Widanarni, menjelaskan bahwa pengelolaan DBH Sawit merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 dan PMK Nomor 91 Tahun 2023. Dana ini bersumber dari pendapatan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah, serta turunannya.
Skema Alokasi DBH Sawit
Dana Bagi Hasil Sawit dialokasikan dengan skema berikut:20% untuk pemerintah provinsi.
60% bagi kabupaten/kota penghasil.
20% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.
“Indikator alokasi meliputi luas lahan, produktivitas, dan kriteria lain yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelas Sri.
Sebanyak 80% dari total anggaran diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk rekonstruksi jalan, perbaikan jembatan, dan jalur logistik pengangkutan sawit. Sisanya, maksimal 20%, digunakan untuk kegiatan pendukung, seperti:Pendataan perkebunan rakyat.
Rehabilitasi lahan.
Perlindungan sosial bagi pekerja sawit.
Penyusunan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan.
Sri juga menyoroti tren penurunan alokasi DBH Sawit di Kalteng dalam tiga tahun terakhir:Tahun 2023: Rp 289,46 miliar.
Tahun 2024: Rp 256,17 miliar.
Tahun 2025: Diproyeksikan Rp 117,88 miliar.
Total dana dalam periode tersebut mencapai Rp 663,54 miliar. Penurunan ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov Kalteng untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dengan baik.
Melalui rapat ini, Pemprov Kalteng berharap dapat merumuskan solusi efektif dalam memanfaatkan DBH Sawit untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap hasil pembahasan ini dapat mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi Kalimantan Tengah,” tutup Sri.
Rapat ini menjadi langkah nyata Pemprov Kalteng dalam mengoptimalkan potensi DBH Sawit demi kemajuan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. [Nta/Red]
