Palangka Raya, Majalahkalteng.co.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah strategis ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Aurila, Palangka Raya, pada Rabu (12/2/2025).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penerapan BLUD di SMK guna meningkatkan kemandirian dan daya saing sekolah kejuruan di daerah tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, dalam sambutannya menekankan bahwa skema BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan SMK. Dengan sistem ini, sekolah dapat menerapkan praktik bisnis yang sehat dan lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.
“Dengan menjadi BLUD, SMK diharapkan semakin mandiri, inovatif, kreatif, dan produktif. Konsep ini memungkinkan sekolah meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan siswa melalui kewirausahaan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor industri,” ungkap Sri Widanarni.
Saat ini, dari lebih dari 140 SMK yang ada di Kalimantan Tengah, sebanyak 59 sekolah telah mengusulkan diri untuk menjadi BLUD dan tengah menjalani proses penilaian administrasi. Pemerintah Provinsi berharap agar persyaratan yang ditetapkan dapat segera dipenuhi sehingga lebih banyak SMK bisa menerapkan skema BLUD.
Dengan skema BLUD, SMK memiliki keleluasaan dalam mengelola hasil produk atau jasa secara mandiri. Hasil karya siswa bisa dipasarkan, dan keuntungannya dapat digunakan kembali untuk mendukung operasional sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa.
Selain itu, penerapan BLUD di SMK juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kalimantan Tengah. Dengan pembelajaran berbasis keterampilan dan pelatihan teknis yang lebih fleksibel, para lulusan SMK diharapkan siap bersaing di dunia kerja dan mampu menciptakan peluang usaha sendiri.
Pendanaan BLUD di SMK bersumber dari Dana BOS serta dukungan pemerintah provinsi, dengan regulasi yang mengacu pada peraturan pelaksanaan BLUD. Model ini tidak hanya memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa pelatihan di SMK mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas yang dapat memperoleh sertifikasi atau pengakuan resmi.
“Dengan BLUD, SMK tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga inkubator bisnis bagi para siswa. Ini adalah langkah besar dalam mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja,” tambah Sri Widanarni.
Penerapan BLUD di SMK Kalimantan Tengah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan kejuruan. Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan dan perekonomian daerah. [Nta]
